Recent post
CARA
MENDIRIKAN PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
Pada tugas softskill ke – 2 ini akan menjelakan tentang
bagaimana membuat sebuah perusahaan perseroan terbatas serta syarat-syarat apa
saja yang diperlukan dalam pembuatannya tersebut.
Perseroan terbatas (PT) adalah suatu persekutuan yang untuk
menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham, dimana kepemilikan terhadap
perusahaan tercermin dari jumlah saham yang dimilikinya.
Syarat dalam pendirian sebuah perusahaan terbatas (PT)
tercantum dalam UU No.40 tahun 2007 yang berisi sebagai berikut :
1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih
(pasal 7 ayat 1)
2. Akta notaris yang berbahasa
Indonesia
3. Setiap pendiri harus mengambil
bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (pasal 7 ayat 2 &3)
4. Akta pendirian harus disahkan oleh
menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (pasal 7 ayat 4)
5. Modal dasar minimal Rp. 50
juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (pasal 32 dan pasal
33)
6. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang
komisaris (pasal 92 ayat 3& pasal 108 ayat 3)
7. Pemegang saham harus WNI atau Badan
Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA
Lalu langkah-langkah sederhana dalam
membangun suatu perusahaan perseroan terbatas sebagai berikut :
1. Menentukan Nama
Perusahaan
Membuat nama perusahaan sama pentingnya dengan membuat
nama untuk buah hati yang baru lahir, berbagai hal harus dipertimbangkan agar
kelak nama tersebuat mudah diingat oleh banyak orang sekaligus mampu membawa
dampak positif bafi orang-orang disekitarnya.
Nama perusahaan merupakan sebuah identitas yang dapat
dijadikan sebagai sarana untuk mengenalkan berbagai jenis produk
maupun layanan perusahaan. Dengan nama inilah citra perusahaan akan selalu
melekat dibenak konsumen sehingga mereka bisa loyal terhadap perusahaan.
Dalam konteks mendirikan PT, untuk membuat
nama perusahaan harus didahului dengan frase PT, yang
merupakan akronim dari Perseroan Terbatas. Nama perseroan terbatas ini
bisa terdiri dari satu kata ataupun beberapa suku kata sehingga dari nama
tersebut bisa dibedakan dengan perusahaan milik orang lan.
Mempersiapkan beberapa alternatif nama menjadi sesuatu
hal yang penting untuk dilakukan, karena dalam pembuatan nama PT harus melalui
proses pengecekan dan pemesanan melalui notaris yang akan membuat Akta
Pendirian PT pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia. Jika nama sudah digunakan oleh orang lain maka harus
mengganti nama.
Contoh pemakaian nama untuk Perseroan Terbatas
; PT. KINEKITA FILM MEDIA, PT. GANTAR
ENGINEERING, PT. MAYANGKARA, dan lain-lain
2. Menentukan para
pendiri PT
Sebagai salah satu badan usaha bersama, untuk dapat
pendirian PT dibuthkan minimal dua orang warga negara Indonesia sebagai Pendiri
Perusahaan. Jika ingin melibatkan warga negara asing maka pelibatannya hanya
boleh sebatas sebagai penanam modal dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA).
Ketika mulai mendirikan PT, para pendiri diharuskan
menyertakan modal/saham yang selanjutnya bisa disebut sebagai Pemegang Saham
dalam perseroan. Para pendiri ini juga dapat diangkat sebagai Direktur atau
Komisaris, apabila anggota Direksi atau Komisaris lebih dari satu orang maka
salah satu dapat diangkat menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama.
3. Menyiapkan
tempat/kedudukan perusahaan, serta alamat lengkap
Tempat kedudukan dengan alamat yang lengkap dan jelas
menjadi sesuatu yang vital untuk dipersiapkan, keberadaan tempat kedudukan
perusahaan ini nantinya akan dicantumkan dalam akta pendirian Perseroan
Terbatas, yang sekaligus dijadikan sebagai alamat kantor pusat
perusahaan. Tempat kedudukan Perseroan Terbatas bisa berada di daerah kota atau
kabupeten dalam wilayah Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran
dasar/akta pendirian.
Alamat perusahaan akan lebih baik apabila berada di
lingkungan komersial (non perumahan) seperti gedung perkantoran ataupun
Ruko/Rukan. Untuk memastikan keberadaan tempat kedudukan perusahaan biasanya
akan diminta bukti IMB dan bukti sewa/kontrak atau bukti kepemilikan tempat
usaha dan juga bukti PPN sewa temapat usaha.
Surat Domisili Perusahaan juga dibutuhkan guna
kelengkapan pendaftaran PT, Permohonan surat keterangan domisili
perusahaan dapat diajukan melalui Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan
alamat kantor perusahaan berada. Domisili perusahaan dibutuhkan selain
sebagai bukti keterangan alamat perusahaan juga digunakan untuk proses
pendaftaran dan perizinan lainnya.
4. Mempertegas maksud
dan tujuan didirikannya perusahaan
Ada banyak bidang usaha yang bisa dikerjakan oleh
perusahaan Perseroan Terbatas. Banyaknya bidang usaha tersebut menuntut para
pendiri PT untuk menentukan secara tegas dan jelas sejak awal mengenai bidang
usaha yang akan dijalankan. Setelah ditentukan ruang lingkup usaha yang
dipilih, maka harus ditetapkan pula maksud dan tujuan perseroan didirikan.
Mengutip dari hukumonline.com, Secara garis
besar Bidang Usaha yang bisa dijalankan oleh Perseroan Terbatas dibagi menjadi
dua, yakni Bidang Usaha Umum dan Bidang Usaha Khusus. Bidang Usaha Umum
mencakup perdagangan umum dan jasa, sedangkan Bidang Usaha Khusus
mencakup usaha di bidang tertentu (khusus) yang perizinannya juga
harus dimohonkan ke instansi khusus. Dalam hal ini, Bidang Usaha Umum dan
Bidang Usaha Khusus tidak dapat digabung dalam satu anggaran dasar dari suatu
Perseroan Terbatas.
Beberapa contoh bidang usaha serta lingkup/jenis
kegiatan usaha yang bisa dikerjakan Perseroan Terbatas misalnya bidang
usaha perdagangan, jasa konstruksi, Percetakan, jasa
forwarding, Industri, jasa periklanan, dan lain-lain.
5. Mempersiapkan modal
perusahaan
Untuk dapat mendirikan PT, para pendiri yang akan
ditetapkan sebagai pemegang saham perseroan harus menetapkan besarnya modal
dasar dengan ketentuan minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Selain
itu juga menempatkan dan menyetorkan modal dengan ketentuan paling sedikit 25%
(duapuluh lima persen) dari modal dasar. Untuk awal penirian Perseroan Terbatas
Ketentuan jumlah pemegang saham minimal 2 orang. Hal-hal mengenai modal
Perseroan Terbatas ini diatur dalam pasal 31 dan 32 Undang-Undang PT Nomor 40
tahun 2007.
Untuk jenis kegiatan usaha tertentu jumlah minimum
modal dasar atau modal disetor dapat lebih besar sesuai dengan Undang-Undang
atau Peraturan yang mengatur tentang kegiatan usaha tersebut. Besaran jumlah
modal yang disetor didalam akta pendirian mempengaruhi kualifikasi (golongan)
perusahaan yang terkait masalah perizinan seperti Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
6. Membuat susunan
pengurus
Untuk dapat mendirikan PT, para pendiri harus
menetapkan seorang Direktur dan seorang Komisaris. Jika jumlah pengurus
lebih dari 2 (dua) orang, maka salah satu Direktur diangkat menjadi Direktur
Utama salah satu diangkat menjadi Komisaris Utama. Dalam hal ini pendiri
perseroan dapat diangkat/ditetapkan sebagai Direktur atau Komisaris atau
mengangkat sesorang menjadi Direktur atau Komisaris didalam Perseroan.
7. Membuat akta notaris
Apabila semua perlengkapan untuk mendirikan PT yang
telah disebutkan diatas sudah terpenuhi, langkah selanjutnya para pendiri dapat
mengajukan Permohonan Akta Pendirian PT kepada Notaris atau memberikan kuasa
kepada salah satu pendiri atau memberikan kuasa kepada orang lain lain. Secara
singkat beberapa data yang dibawa untuk menghadap notaris diantaranya adalah :
- Nama perusahaan
- Nama para pendiri perusahaan
- Tempat/kedudukan perusahaan, serta alamat lengkap
- Maksud dan tujuan perusahaan (bidang usaha)
- Modal perusahaan, modal dasar, ditempatkan dan disetor
- Susunan pengurus yaitur direksi dan komisaris perseroan
8. Membuat surat kelengkapan lainnya.
Agar dalam
mendirikan PT dapat segera dioperasikan, para pendiri perlu melengkapi berbagai
surat yang diajukan kepadan instansi terkait. Adapun surat-surat yang harus
dibuat diantaranya adalah :
- NPWP-Nomor pokok wajib pajak, Pendaftaran wajib pajak diajukan melalui kantor pelayanan pajak sesuai domisili perusahaan untuk mendapatkan NPWP, dan Surat keterangan terdaftar wajib pajak. NPWP dibutuhkan sebagai indentitas badan usaha untuk melaporkan pajak kepada negara.
- SK Menteri Hukum dan HAM RI, Tahap ini sangat penting bagi perusahaan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Permohonan ini diajukan melalui Notaris kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan pengesahan anggaran dasar perseroan (Akta Pendirian) sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- SIUP-Surat izin usaha perdagangan, Proses permohonan SIUP diajukan melalui dinas perdagangan Kota/Kabupaten untuk golongan SIUP menengah dan kecil, atau Dinas Perdagangan Propinsi untuk SIUP besar sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan berada. Golongan SIUP ditentukan berdasarkan besarnya jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam akta pendirian.
- TDP-Tanda daftar perusahaan, Permohonan pendaftaran perusahaan untuk mendapatkan TDP diajukan kepada Pendaftaran Perusahaan yang berada di Kota/Kabupaten cq. Dinas Perdagangan. Proses TDP diajukan setelah perusahaan mendapatkan pengesahan dari menteri dan miliki SIUP atau izin usaha yang lain.
- PKP – Pengusaha Kena Pajak, Pendaftaran pengusaha kena pajak (PKP) diajukan melalui kantor pelayanan pajak sesuai dengan NPWP. PKP dibutuhkan untuk menerbitkan faktur perusahaan dalam rangka menjual produk atau jasa dengan PPN (pajak pertambahan nilai).
- Berita Negara Republik Indonesia, Status perusahaan sebagai badan hukum telah sempurna setelah di umumkan dalam berita acara negara Repbulik Indonesia. Permohonan ini dapat diajukan setelah perusahaan memiliki TDP dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman & HAM RI.
Dalam
mendirikan badan usaha seperti Perseroan Komanditer (CV), Firma ataupun
Perseroan Terbatas (PT) dibutuhkan berbagai kelengkapan administrasi berupa
izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi terkait sehingga usaha dapat
dijalankan secara legal.
Adapun berbagai kelengkapan
izin usaha yang diberlakukan di Indonesia saat ini terdiri dari :
1. SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dan HO (Surat Izin Gangguan)
SITU adalah pemberian izin tempat usaha
kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau
kerusakan lingkungan di lokasi tertentu yang dikeluarkan oleh Pemda setempat
(Kotamadya / Kabupaten). Sedangkan Surat Izin Gangguan (HO) adalah pemberian
izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di likasi tertentu yang dapat
menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkunagan. Surat Izin Tempat
Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO/Hinder Ordonantie) harus diperpanjang
atau dadaftar setiap lima tahun sekali. Untuk mengurus SITU memerlukan beberapa
dokumen – dokumen diantaranya adalah :
a.
Fotocopy KTP pemohon.
b.
Foto pemohon 3×4
sebanyak 2 lembar.
c.
Data lengkap pemohon
yang sudah ditandatangani.
d.
Fotocopy SPPT PBB
tahun terakhir.
e.
Fotocopy Akta Tanah.
f.
Fotocopy IMB (Untuk
perusahaan besar dilampirkan peta situasi).
g.
Fotocopy Akta
Pendirian bagi perusahaan dan badan hokum.
h.
Surat Keterangan
Tidak Sengketa dari Kepala Desa atau Kelurahan dan Camat setempat.
i.
Surat Pernyataan
Tidak Keberatan dari tetangga (izin tetangga) yang diketahui Kepala Desa atau
Kelurahan dan Camat setempat.
j.
Berita Acara
Pemeriksaan lokasi oleh Tim Periksa Tingkat Kabupaten bagi perusahaan yang
tingkat gangguannya sangat besar atau tinggi
2.
Akta Pendirian Usaha
Dalam badan usaha yang berbadan hukum berbentuk firma,
persekutuan komanditer/CV maupun perseroan terbatas (PT) anda perlu membuat
kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta pendirian perusahaan yang dibuat dihadapan
notaris. Yang dimaksud dengan “membuat akta” di sini adalah hadir di hadapan
para penghadap (subjek perjanjian), membacakan dan menanda-tangani akta
tersebut. Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang
diseluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan
pesetujuan dari Menteri Kemenkumham. Akta Pendirian Usaha berisi profil
perusahaan yang dibuat pendiri usaha dengan notaris dan disertai saksi-saksi
yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat.
Dalam Akta Pendirian
tercantum :
a.
Tanggal pendirian
perusahaan
b.
Bentuk dan nama
perusahaan
c.
Nama para pendiri
d.
Alamat tempat usaha
e.
Tujuan pendirian
usaha
f.
Besar modal usaha
g.
Kepengurusan dan
tanggungjawab anggota pendiri usaha
h.
Tahun buku, dll.
Akta
pendirian tersebut dibubuhi materai, kemudian ditandatangani pendiri
perusahaan, saksi dan notaris. Oleh notaris, akta pendirian tersebut
didaftarkan ke pengadilan negeri setempat.
Tujuan Akta Pendirian
Usaha dibuat :
a.
Menghindari
terjadinya perselisihan dikemudian hari mengenai pembagian keuntungan proporsi
kerugian.
b.
Memberikan kejelasan
status kepemilikan perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,
seperti perselisihan ketika saham akan dijual kembali ke mitra anda atau kepada
orang lain serta proses penilaian pembelian saham.
3.
SIUP (Surat Izin Usaha
Perdagangan)
SIUP merupakan surat yang diperlukan untuk menjalankan suatu
usaha dimana surat ini dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
kota atau wilayah domisili perusahaan tersebut. Surat ini berlaku selama
perusahaan tersebut masih terus berjalan. SIUP dibedakan menjadi 3
golongan bedasarkan modal dan kekayaan perusahaan tersebut, yaitu :
a.
SIUP Besar, untuk
perusahaan dengan modal dan kekayaan diatas Rp 10.000.000.000,-.
b.
SIUP Sedang, untuk perusahaan
dengan modal dan kekayaan diatas Rp 500.000.000,- (antara Rp
500.000.000,- sampai Rp 10.000.000.000,-).
c.
SIUP Kecil, untuk
perusahaan dengan modal dan kekayaan sampai Rp 200.000.000,- (antara
Rp 200.000.000,- sampai Rp 500.000.000,-).
Perusahaan yang
dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
a.
Cabang/perwakilan
perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP
perusahaan pusat.
b.
Perusahaan kecil
perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
Tidak berbentuk badan
hukum atau persekutuan, dan Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh
pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat terdekat.
Pedagang keliling,
pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
4.
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
NPWP merupakan nomor yang diberikan
kepada Wajib Pajak sebagai tanda pengenal diri atau identitas dari Wajib Pajak
pada administrasi perpajakan yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak sesuai
dengan domisili Wajib Pajak. Fungsi NPWP sendiri adalah sebagai tanda pengenal
atau identitas diri bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakan. Untuk mengurus NPWP dibutuhkan dokumen – dokumen sebagai berikut :
Bagi Wajib Pajak orang pribadi usahawan :
a.
Fotocopy KTP untuk
WNI.
b.
Fotocopy Passport dan
Surat Keterangan Tempat Tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau
Kepala Desa bagi WNA.
c.
Surat Keterangan
Tempat Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas dari instansi yang berwenang minimal
Lurah atau Kepala Desa.
Bagi Wajib Pajak
badan usaha :
a.
Fotocopy Akta
Pendirian dan Perubahan terakhir / Surat Keterangan dari kantor pusat bagi BUT.
b.
Fotocopy KTP dari
pengurus aktif (jika WNI).
c.
Fotocopy Passport dan
Surat Keterangan Tempat Tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau
Kepala Desa dari pengurus aktif (jika WNA).
d.
Surat Keterangan
Tempat Kegiatan Usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala
Desa.
5.
TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
Permohonan pendaftaran diajukan kepada
Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro
Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan
domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan
sertifikat TDP sebagai bukti bahwa perusahaan/badan usaha telah melakukan wajib
daftar perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia No.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Perusahaan. Dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusan TDP adalah :
Untuk PT (Perseroan Terbatas), CV (Persekutuan Komanditer),
Fa (Firma) dan Koperasi :
a.
Formulir diisi
lengkap
b.
Fotocopy akta
pendirian perusahaan
c.
Fotocopy pengesahan
akta dari Pengadilan Negeri setempat (PT tidak perlu)
d.
Asli dan fotocopy
pengesahan akta pendirian (CV, Firma dan Koperasi tidak perlu)
e.
Fotocopy Surat
Keterangan Domisili Perusahaan
f.
Fotocopy SITU
g.
Fotocopy NPWP
h.
Fotocopy SIUP
i.
Fotocopy KTP
j.
Fotocopy Akta
Pendirian dan Pengesahan
k.
Fotocopy KTP
penanggung jawab Koperasi
l.
Bukti setor biaya
administrasi
m.
Fotocopy Passport
jika pemilik WNA
Untuk PO (Perusahaan
Perorangan) :
a.
Formulir diisi
lengkap
b.
Fotocopy Surat
Keterangan Domisili Perusahaan
c.
Fotocopy SIUP
d.
Fotocopy KTP
penanggung jawab
e.
Fotocopy NPWP
f.
Fotocopy SITU
6.
AMDAL (Analisis Mengenai DAmpak
Lingkungan)
AMDAL merupakan hasil kajian mengenai dampak besar dan
penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup
yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelengaraan
kegiatan usaha di Indonesia. Dokumen yang diperlukan dalam pengurusan AMDAL
diantaranya adalah :
a.
Fotocopy NPWP.
b.
Fotocopy TDP.
c.
Fotocopy KTP
wirausahawan / pemilik perusahaan.
d.
Fotocopy Akta
pendirian perusahaan.
e.
Fotocopy SITU.
f.
Denah lokasi
perusahaan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
7.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Izin Mendirikan Bangunan atau
biasa dikenal dengan IMB adalah
perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan
sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu
sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus
kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan
untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7
Tahun 2009.
IMB akan melegalkan suatu bangunan yang
direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya
IMB menunjukkan bahwa rencana kostruksi bangunan tersebut juga dapat
dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.
8.
NRB (Nomor Rekening Bank)
NRB adalah nomor rekening dalam buku bank yang diberikan
oleh bank untuk kepentingan segala transaksi keuangan usaha melalui bank.
Berikut ini adalah dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusan NRB diantaranya
adalah :
a.
Datang ke bank untuk
mendaftarkan diri membawa fotocopy KTP
b.
Mengisi formulir
nasabah
c.
Untuk perusahaan atas
nama dua orang (bendahara dan management)
d.
Mendapat nomor
rekening (buku tabungan) yang siap digunakan.
9.
Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)
Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) merupakan salah
satu kelengkapan izin usaha yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan ataupun
kantor kecamatan dimana usaha tersebut didirikan. Surat Keterangan Domisili
Usaha ini biasanya dibuat untuk mengurus berbagai dokumen lainnya terkait
dengan pendirian sebuah badan usaha, seperti SIUP, TDP, NPWP, dan lain-lain.
Biasanya hanya diperlukan waktu satu hari untuk mengurus surat keterangan ini
jika persyaratannya sudah lengkap.
Persyaratan administratif untuk pembuatan Surat
Keterangan Domisili Usaha (SKDU) untuk UKM tidak jauh berbeda dengan pembuatan
SKDP pada umumnya, yaitu dokumen-dokumen seperti berikut:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pendiri Badan Usaha UKM (asli dan fotokopi)
- Kartu Keluarga (KK) pemilik/pendiri UKM (asli dan fotokopi)
- Akta Pendirian UKM dari Notaris (fotokopi)
- Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari tetangga (ditanda tangani minimal 4 orang warga yang bertetangga dengan tempat usaha Anda, dilampiri fotokopi KTP masing-masing)
- Surat Perjanjian Sewa-Menyewa tempat usaha bermaterai (fotokopi), jika Anda menyewa tempat usaha Anda
- Surat bukti kepemilikan tanah tempat usaha seperti Surat Tanah/Akta Jual Beli/Girik jika tempat usaha Anda milik Anda sendiri
- Surat Kuasa jika pengurusan dikuasakan ke orang lain.
- Dokumen
lain yang sekiranya diperlukan, bisa ditanyakan ke Kantor Kelurahan tempat
usaha kecil dan menengah Anda beroperasi.
Daftar Pustaka:
Anabatic
Technologies
PT Anabatic Technologies adalah suatu perusahaan yang bergerak di
bidang penyediaan jasa teknolgi informasi terkemuka diIndonesia. Anabatic memiliki empat bisnis inti yaitu: Mission Critical
System Integration, IT Services Outsourcing, Business
Process Outsourcing dan Value Added Distribution. Pelanggan Anabatic umumnya
datang dari perbankan dan lembaga keuangan lain, serta perusahaan dari sektor
lainnya. Bahkan, 9 dari 10 top perbankan nasional telah menjadi pelanggan
Anabatic. Perusahaan Ini di dirikan tahun 2002
Pemegang saham Anabatic sebelum
IPO terdiri dari PT Artha Investama Jaya (50,26%),
Handoko Anindya Tanuadji (17,89%),
PT Sam Investama (9,08%), PT Cahaya Fajar Mentari
(5,34%), PT Flaminggo Mandiri
(4,23%), Handojo Sutjipto (3,56%), A.F. Warsito Hans Tanudjaja (3,20%), PT
Multi Sarana Edukasi (2,68%), Rosy Merianti Tanuadji (2,13%), dan Adrian
Anindya Tanuadji (1,63%).
Dewan direksi terdiri dari
Presiden Direktur Handojo Sutjipto, Direktur Adriansyah, Ferdinand Gunadi
Abadi, Sumarto Santoso, Hendra Halim, Agus Muljady, dan Direktur Independen
Felix Purwadi Mulia.
Anabatic memiliki 7 anak usaha
secara langsung dan 17 entitas anak tidak langsung. Perseroan meraup penjualan
Rp2,57 triliun sepanjang periode 2014, naik dari sebelumnya Rp2,48 triliun.
Pendapatan perseroan terbesar
dikontribusi dari penjualan produk sebesar Rp2,07 triliun atau mencapai 80,56%,
penjualan jasa Rp219,2 miliar atau 8,53%, sewa Rp9,95 miliar atau 0,39%, dan
lainnya Rp270,56 miliar atau 10,53% Pada Tahun 2014.
Profil Anabatic Technologies
Anabatic Teknologi bertujuan untuk memberikan
solusi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk bersaing dalam perekonomian
digital saat ini. sedangkan sekarang itu sangat diperlukan untuk meninjau dan
merevisi proses bisnis perusahaan. Dalam melawan tantangan global, Anabatic
adalah di tangan untuk membantu Anda melalui perubahan ini.
Meskipun masih di awal tahun, Anabatic telah
berkembang menjadi salah satu perusahaan IT terkemuka di Indonesia.
Keberhasilan awal Anabatic dapat dikaitkan dengan dukungan dari aliansi
internasional Anabatic dan obligasi Anabatic telah membentuk dengan perusahaan
lokal. Pemahaman yang mendalam Anabatic mengenai praktek bisnis lokal telah
menyebabkan banyak implementasi sukses baik di sektor swasta dan publik, di
mana klien Anabatic sangat puas dengan tepat waktu dan anggaran solusi yang
tepat. Anabatic telah dengan cepat menjadi favorit dalam solusi TI untuk
perusahaan-perusahaan besar di Indonesia seperti terlihat dalam kepercayaan
diri tinggi yang ditampilkan oleh mitra dari: IBM, Temenos, Microsoft, SAP,
WKFS, Clear2Pay, SunGard dan MSI global.
Keberhasilan ini juga dimungkinkan oleh
perkembangan karyawan Anabatic melalui Anabatic Learning Centre kami (ALC).
Anabatic percaya bahwa perusahaan hanya bisa berusaha dengan memiliki orang
yang tepat di posisi yang tepat; dengan demikian kita sedang membangun sebuah
dasar yang kokoh melalui budaya perusahaan kita sendiri dan nilai-nilai. Di
sini, di Anabatic, menetapkan standar yang tinggi dalam perekrutan, selain kami
mempertahankan tingkat karyawan keterampilan dan pengetahuan melalui
pembelajaran terus menerus dan penilaian ulang.
Ketika saatnya untuk merubah proses bisnis
Anda, Anabatic siap untuk hadir Anda dengan solusi yang handal, hemat biaya dan
dapat dipercaya.
Visi Anabatic Technologies
PT Anabatic Teknologi
bertujuan untuk menjadi perusahaan solusi TI terkemuka di kawasan ini . Kami
bertujuan untuk menjadi mitra bisnis yang paling disukai Anda dengan
memanfaatkan pelanggan strategis kami dan kepala sekolah .
Misi Anabatic Technologies
PT Anabatic Teknologi
bercita-cita untuk memberikan produk dan layanan yang paling cocok untuk
meningkatkan keunggulan kompetitif pelanggan, sekaligus mengembangkan
pertumbuhan untuk menyenangkan semua pihak yang terlibat .
Pencatatan Sejarah Saham Anabatic Technologies
|
Jenis Pencatatan
|
Saham
|
Tgl Pencatatan
|
 |
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Anabatic Technologies Tbk, antara lain: PT Artha Investama Jaya (40,20%), Handoko Anindya Tanuadji (14,31%) dan PT Sam Investama (7,26%).
Berdasarkan
Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan ATIC adalah bergerak di
bidang jasa komputer, jasa teknologi informasi, jasa instalasi dan perawatan
jaringan komputer, jasa konsultasi bidang komputer termasuk perdagangan umum,
perdagangan komputer dan alat elektronika. Kegiatan usaha utama ATIC adalah
jasa sistem integrasi teknologi informasi yang terdiri dari solusi system
integrasi, layanan business process outsourcing, layanan teknologi informasi
outsourcing, dan layanan distribusi dengan nilai tambah dan bisnis
pendukungnya. Saat ini, ATIC bekerjasama dengan IBM, Temenos, Microsoft, SAP,
WKFS, Clear2pay, Sungard dan MSI Global dalam penyedia solusi teknologi
informasi untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia.
Pada tanggal
25 Juni 2015, ATIC memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) untuk melakukan Penawaran
Umum Perdana Saham ATIC (IPO) kepada masyarakat sebanyak
375.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran
Rp700,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia
(BEI) pada tanggal 08 Juli 2015. Sejarah Pencatatan Saham
|
|
||
|
|
Dewan Komisaris dan Direksi
|
Nama
|
Pendapatan Anabatic Technologies
PT
Anabatic Technologies Tbk (ATIC) berhasil membukukan keuntungan Rp 21,816
miliar sepanjang semester I 2015 atau melesat dibandingkan periode sama tahun
lalu sebesar Rp 3,733 miliar.
|
Jabatan
|
 |
Dikutip dari Keterbukaan Informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), emiten dengan kode saham ATIC ini berhasil membukukan penjualan sebesar Rp 1,483 triliun di semester I 2015 atau naik 9,5% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 1,354 triliun. Laba usaha dari Anabatic di semester i 2015 menembus Rp 64,337 miliar atau melejit dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 18,599 miliar. Pasokan pendapatan dari Anabatic selama semester I 2015 berasal dari Sistem Integrasi Rp 316,425 miliar, Outsourcing (Rp 137,232 miliar), distribusi Produk IT Rp 1,021 triliun, dan Outsource TI Rp 8,645 miliar.
Daftar Pustaka
https://id.wikipedia.org/wiki/Anabatic_Technologies http://andescandra20.blogspot.co.id/2016/01/profil-perusahaan-pt-anabatic.html http://www.indotelko.com/kanal?c=fa&it=anabatic-technologies-raih-keuntungan-21-816-miliar http://www.indotelko.com/kanal?c=fa&it=anabatic-technologies-raih-keuntungan-21-816-miliar
